Pengantar HAM(VI): Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Baca juga sebelumnya: Pengantar Hak Asasi Manusia (I): Pengertian Hak Asasi Manusia ; Pengantar HAM (II): Pengakuan HAM pada tingkat Internasional dan Regional ; Pengantar HAM (III): Pengakuan HAM di Indonesia ; Pengantar HAM (IV): Jenis-jenis Hak Asasi Manusia ; Pengantar HAM (V): Prinsip-Prinsip dalam Hak Asasi Manusia

IMG_0885.JPG

Dalam teori tentang HAM, hanya negara yang dikenal sebagai satu satunya pihak yang mempunyai tanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan HAM (the human rights duty bearer). Hal ini diakui dalam hukum HAM internasional yang dapat diketahui dari semua jenis Konvensi HAM yang hanya mengakui negara sebagai pihak peserta yang mempunyai kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap Konvensi. Hukum nasional Indonesia (Pasal 71 UU HAM) pun mengakui bahwa: “pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Selanjutnya pemerintah juga mempunyai kewajiban (pasal 72 UUHAM) untuk mengambil “…langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Dalam arena diskusi tentang HAM dikenal tiga kewajiban Negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya, baik untuk pemenuhan hak-hak sipil politik, maupun hak ekosob, Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: Kewajiban negara untuk menghargai (respect), memenuhi (fullfill) dan melindungi (protect) hak asasi manusia.[17] Ketiga bentuk kewajiban ini mempunyai proporsi yang sama. Pemenuhan perlindungan hak asasi tergantung kepada pelaksanaan ketiga kewajiban-kewajiban tersebut.[18]

Kewajiban untuk menghargai (to respect) mensyaratkan kepada negara termasuk semua organnya untuk menghindari langkah-langkah apapun yang mungkin dapat mempengaruhi penikmatan individu atas hak asasinya atau kemampuan untuk pemenuhan hak-hak atas usaha mereka sendiri.[19] Kewajiban untuk melindungi (to protect) juga mensyaratkan peran negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari perbuatan pihak ketiga yang dapat menganggu pelaksanaan hak asasi.[20] Kewajiban ini sangat penting sifatnya, karena kewajiban ini memperluas doktrin pertanggungjawaban Negara. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan organnya, tapi Negara juga bertanggung jawab apabila Negara gagal dalam hal mencegah dan gagal melindungi warga negaranya dari perbuatan melawan hukum (abuses) yang dilakukan oleh pihak ketiga.[21] Kewajiban ini mensyaratkan Negara untuk mengesahkan aturan hukum yang mengatur tingkah laku dari individu/grup/organisasi yang mempunyai/mungkin mempunyai akibat bagi pemenuhan atau penikmatan hak asasi manusia.[22]  Kewajiban untuk memenuhi (to fulfil) berarti bahwa merupakan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah baik administratif, legislatif, hukum serta langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk  menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat.[23]

 

Baca selanjutnya: 

Pengantar HAM (VII): Kesimpulan

Satu respons untuk “Pengantar HAM(VI): Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Add yours

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: